SURAKARTA. SPEKTRUMNASIONAL.COM || Presiden Joko Widodo menegaskan kepada semua pihak untuk menjaga situasi politik di Tanah Air agar tetap kondusif menjelang pemilihan umum pada 2024 mendatang. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya saat pembukaan Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Munas HIPMI) XVII yang digelar di Hotel Alila, Kota Surakarta, pada 21 November 2022.
"Saya titip dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondusivitas situasi politik itu tetap adem kalau bisa, kalau enggak bisa paling banter ya anget tapi jangan panas," ujar Presiden.
Menurut Presiden, situasi dunia saat ini sedang tidak normal. Sebanyak 14 negara sudah mengantre untuk mendapatkan pinjaman dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) guna mengatasi masalah perekonomian di negara masing-masing.
"Dan 28 negara ngantre di depan pintunya IMF, diperkirakan sampai angka 66, dan itu enggak mungkin bisa mendapatkan bantuan semuanya, enggak mungkin karena juga keterbatasan dari IMF, dari Bank Dunia punya keterbatasan itu," ungkap Presiden.
Oleh karena itu, Presiden mengingatkan agar para calon presiden maupun calon wakil presiden yang ikut serta pada kontestasi politik mendatang untuk melakukan politik- politik gagasan dan politik-politik ide.
"Jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas, jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar kita Indonesia yang sangat beragam," tandasnya.
Sumber : Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.
Editor : Kans Tse.
Mantan Wakil Presiden RI Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin didampingi Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza, mantan Wakil Menteri Agama RI sekaligus pemilik Svarga by Samsara Zainut Tauhid Ta’adi dalam kegiatan Grand Opening Svarga by Samsara
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto berbicara soal dua kunci penting untuk meraih kesuksesan dalam hidup, yaitu ilmu dan adab
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus (Otsus) Papua berperan penting dalam memastikan sinkronisasi, harmonisasi, dan pengawasan program pembangunan di wi